TOKOH AGAMA MINTA PEMERINATH JUJUR

Tokoh agama yang mengadakan pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta belum lama ini, membahas masalah yang dihadapi bangsa ini. Mereka resah karena pemerintah dinilai tak jujur dalam penanganan berbagai masalah bangsa. Pemerintah juga dipandang belum membuktikan komitmen dalam beragam persoalan mendasar, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tenaga kerja , penghormatan hak asasi manusia dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan itu Safii Maarif mengatakan, pertemuan para pemimpin agama itu dilakukan dalam konteks kecintaan terhadap Indonesia. Namun, perubahan harus konstitusional dan menghindari pertumpahan darah. Franz Magnis-Suseno menyatakan, Indonesia memang tidak tumbuh seperti China dan India, karena Indonesia mengandalkan ekstraksi kekayaan alam daripada produksi. Karena itu, ia mengeritik pengeritik pemerintah yang gandrung dengan wacana neoliberalisme yang sering dipakai untuk alat pemukul. “Tidak sesederhana itu,” katanya. Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap menyatakan, walaupun berbagai pihak sepakat dengan esensi kritik yang hendak disampaikan kepada pemerintah serta partai-partai politik, perumusan pesan harus tetap disampaikan seefektif mungkin sehingga tidak kontraproduktif dan menghabiskan energi. Menurut Sri Pannyavaro, yang menjadi masalah besar kalau pemimpin itu bohong, tetapi ia tidak merasa kebohongan itu sebagai kesalahan. “Itu namanya merasa benar dan jalan sesat,” kata Sri Pannavaro. Pengamat hukum JE Sahetapy yang hadir dalam pertemuan itu meminta agar segera dilakukan tindakan nyata daripada wacana-wacana. Hadir pada pertemuan itu antara lain: Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum PGI, Pdt Andreas A Yewangoe, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Koferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus D Situmorang OFM Cap, tokoh agama Buddha Sri Pannyavaro, tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sanging dan rohaniwan Romo Franz Magnis-Seno. bas/kps Sudah diedit bas