PENULISAN NAMA DAN GELAR YANG SALAH

Menuliskan nama yang baik dan benar di media massa, ternyata tidak gampang. Buktinya, meskipun sudah berulangkali diperbaiki sesuai “Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan” tetap saja penulisan nama dan gelar kesarjanaan kacau-balau. Pengalaman sebagai penyelaras bahasa (editor) di majalah Suara HKBP acap menemukan kekeliruan seperti itu. Lucunya, yang bersangkutan malah marah karena namanya tidak seperti yang ditulisnya. Ngotot menyalahkan redaksi! Dugaan penyebab kesalahan, boleh jadi lantaran tidak tau sama sekali kaidah menuliskan nama dan gelar yang baik dan benar dalam media massa. Kemungkinan lain, adalah faktor budaya (Batak?) yang masih kuat dalam diri yang bersangkutan. Seperti ada kewajiban mencantumkan nama dan marga suami di depan nama isteri? Kesalahan yang sering dijumpai adalah penulisan nama dan gelar. Misal, “Ny dr Budi/Tiodor Boru Silaen menyampaikan sambutan pada pertemuan itu.” Penulisan nama dalam kalimat ini membingungkan. Siapa sebenarnya yang menyampaikan sambutan, dr Budi sebagai suamikah atau Tiodor Silaen? Kalau yang dimaksudkan adalah Tiodor Silaen, sebaiknya ditulis, “Tiodor Silaen menyampaikan kata sambutan pada pertemuan itu.” Tidak perlu dicantumkan nama dr Budi sebagai suami. Begitu juga gelar (dr) tidak perlu ditulis, sebab gelar kesarjanaan bukan milik bersama (suami dan isteri) Lagi pula, apa hubungan Budi pada kata sambutan itu? Jangan-jangan suaminya, Budi pun tidak hadir pada acara tersebut. Apakah karena suami, lalu ditulis? Atau supaya orang lain tau dia istri dari Budi. Atau alasan lain, biar semua tau bahwa dia sudah bersuami (berkeluarga) “Kenapa nama saya ditulis seperti itu, tidak tercantum nama dan marga suami saya, dikira orang aku masih gadis, padahal sudah marpahompu (cucu)” komentar salah satu yang namanya pernah dimuat dalam berita di majalah ini. Sanggahan yang lain, “Apa kata marga dari suami saya, mereka bisa marah sama saya marga suamiku tidak ditulis?” Alasan itu mengada-ada, belum tentu marah? Formulasi penulisan nama seperti itu tidak jelas dari mana asal-usulnya? Hebatnya, malah dianggap benar dan paten. Tetapi kalau perasaan bersalah atau takut menjadi alasan, lain soal. Mungkin saja faktor budaya masih kuat sehingga kebiasaan itu terbawa-bawa ke dalam penulisan nama. Alasan lain, karena takut dan merasa bersalah, apabila marga suami tidak disebut. Kenapa ketika Budi menyampaikan sambutan tidak menyebut nama dan marga istrinya? Apakah Budi karena suami, lebih berkuasa terhadap isteri? Tidak adil rasanya. Pengalaman lain yang lucu, ketika ada acara penyerahan sertifikat kepada peserta kursus yang diselenggarakan gereja. Kembali saya geli, ketika peserta pria (ama) dipanggil, tidak ada disebutkan nama dan marga isteri, namun saat giliran peserta perempuan (ina) nama suami yang lebih awal dipanggil baru nama yang bersangkutan, “Ny St Horas Boru S.” Mudah-mudahan ini bukan bentuk diskriminasi yang tidak disadari terhadap perempuan? Yang ikut kursus siapa, yang tercantum namanya di sertifikat siapa? “Boru S” yang kursus, tapi Horas sang suami yang menonjol dalam sertifikat. Ini sertifikat milik berdua (two in one) Geli bukan? Perlu dicamkan, bila tulisan (artikel) maupun berita ditulis oleh seorang perempuan (isteri) tidak perlu menuliskan nama dan marga suami. Langsung saja nama penulisnya, imbuhkan nama lengkap dan marga. Tidak ada yang marah kalau cara seperti itu yang Anda tempuh? Soalnya, bukan suami Anda yang menulis artikel tersebut. Begitu juga dalam menulis berita, tidak usah mencantumkan nama suami apabila tidak ada sangkut pautnya dengan kejadiaan saat itu. Masih berkaitan dengan nama, pada kesempatan lain, saya diminta mendoakan warga gereja yang sakit, kebetulan ada perempuan (ina) yang sakit. Sebut saja nama-nama yang sakit; Ny Togar Boru N, Ny Burju Boru B dan Ny Parlin Boru M. Terus terang, saya bingung, siapa yang sebenarnya sakit, bagaimana menyebut nama mereka dalam doa. Sampai saat ini, bila menemukan hal seperti itu, selalu saya bertanya, “Ise do namarsahit, amanta i do manang inantai?” “Inantai do amang.” Jadi jelas siapa yang sakit. Jangan sampai salah mendoakannya. Saya pun berdoa tanpa menyebut nama dan marga suami yang sakit. Pertanyaan, kenapa kalau bapak (suami) yang sakit tidak mencantumkan nama dan marga isteri? Kembali kepada penulisan nama di media massa. Tulislah nama yang bersangkutan (yang berperan saat itu) Tidak perlu mencantumkan nama dan marga suami. “Dewi Sibarani, pada perayaan Natal itu memberikan sambutan kepada anak-anak Sekolah Minggu” Ini yang betul. Sopan dan mengindahkan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Yakinlah, Anda tidak salah dalam penulisan seperti itu. Ada lagi penulisan yang sering salah kaprah. Misal, Pdt Bahagia dan ibu hadir dalam pesta gereja itu. “Ibu” siapa yang dimaksud? Apakah ibu (orang tua) yang melahirkan Pdt Bahagia? Atau maksudnya istri dari Pdt Bahagia? Jikalau istri Pdt Bahagia yang dimaksud, tulis saja “Pdt Bahagia dan istri.” Jelas dan konkrit. Sopan? Sangat sopan dan lebih tepat, baik dan benar. Tetapi, kalau memang perlu disebutkan nama dan marga isteri, boleh saja, caranya, “Pdt Bahagia dan istri Siska Tambunan Penulisan marga dalam tradisi masyarakat Batak sangat penting dan harus, apabila perempuan dicantumkan “boru.” Walaupun dari namanya sudah jelas-jelas perempuan tapi tetap diimbuhkan boru sebelum marganya. Natalia Boru Naingolan, misalnya. Natalia pastilah perempuan. Kalaupun ditulis “Natalia Nainggolan,” sebenarnya sudah benar (tanpa boru) Tapi, kalau harus dicantumkan boru, tulislah “Natalia Boru Nainggolan,” bukan disingkat “br.” Sebab “boru” adalah bagian dari identitas diri seseorang maka harus ditulis dengan huruf besar (Boru) Pertanyaan, kenapa kepada perempuan diimbuhakan “boru” dan kepada pria (baoa) bebas tanpa embel-embel? Ya, memang dari sananya udah begitu? Dalam banyak hal, posisi pria (ama) dalam tradisi Batak selalu diistimewakan. Apakah ini termasuk “keunikan” budaya Batak? Memang ada beberapa nama tertentu yang menjadi nama babtis pria dan perempuan bagi warga Batak. Sebut misalnya, Hotma, Gokma, Tulus, Elisa, Lambok dan Parulian. Supaya jenis kelamin jelas, kadang dituliskan “boru” dalam namanya. Namun ada juga tidak perlu menuliskan boru walaupun yang punya nama adalah perempuan. Kesalahan yang serupa masih ditemui pada penulisan gelar kesarjanaan dan sapaan kehormatan. Untuk gelar doktor (S3) penulisan yang benar adalah “Dr” dan inilah yang berlaku di seluruh Indonesia, bukan DR, dua-duanya ditulis huruf besar. Entah dia lulusan Amerika, Kanada, Australia, Jerman, Prancis, Belanda, Indonesia, maupun doktor kehormatan (HC) disingkat dengan Dr. Sedangkan dokter (S1) yang benar adalah “dr” dua-duanya huruf kecil. Kalau selama ini kita menuliskan gelar kesarjanaan rancu, mulailah sekarang memperbaikinya. Bagi yang lain pun sangat membantu, tidak lagi mengira-ngira, apakah doktor (S3) atau dokter (S1) Karena bahasa yang digunakan pers (mass media) adalah bahasa jurnalistik—sifatnya netral bukan paternalistik atau keningratan, sebab itu tidak mengenal sapaan bapak, ibu dan beliau dalam penulisan berita. Bapak Pdt Hidup menyerahkan kuci rumah yang baru. “Pdt Hidup menyerahkan…,” inilah yang benar. Presiden SBY hadir dalam perayaan Parolopolopon HKBP. Gubernur Rudolf Pardede. Ephorus HKBP dan Sekjed HKBP juga hadir di Senayan. Cara penulisan seperti itu cukup sopan dan santun. Marilah berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan. Penulis Baharuddin Silaen pengajar di Fisipol UKI, mengampu mata kuliah Bahasa Jurnalistik